Gelar Sarasehan Perbatasan di Nunukan, (FOTO : Koranborneo.com)
NUNUKAN, KORANBORNEO – Sarasehan Perbatasan yang digelar di Sayn Cafe & Resto Kabupaten Nunukan, melahirkan beragam pemikiran startegis menyikapi masalah batas wilayah negara, kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat. Hajatan intelektual ini berlangsung atas kerjasama redaksi koranborneo.com, DPD KNPI Kaltara dan Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) se-Jabodetabek.
Mengusung tema “Sinkronisasi Pengelolaan Tapal Batas Negara dan Batas Kabupaten/kota untuk Stabilitas, Kepastian Hukum dan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan”, acara ini dibuka oleh Bupati Nunukan melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Amin, S.H.
Pemkab Nunukan mengapresiasi inisiatif redaksi koranborneo.com yang menggelar Sarasehan Perbatasan, karena tantangan pembangunan perbatasan merupakan hal krusial dan tanggungjawab bersama.
“Pembahasan mengenai wilayah perbatasan tidak pernah selesai. Selalu berkembang dan memberikan wawasan baru, baik dari sisi kehidupan sosial masyarakat maupun regulasi dan kebijakan negara,” ujar Muhammad Amin, pada Jumat, 27 Maret 2026.
Ia juga menambahkan bahwa dalam satu dekade terakhir, wilayah perbatasan menjadi fokus perhatian pemerintah untuk dikembangkan. Namun demikian, berbagai tantangan seperti kesenjangan pembangunan, keterbatasan akses, dan disparitas wilayah masih menjadi persoalan utama.
“Pemerintah daerah terus berupaya mendorong pembangunan di wilayah perbatasan melalui berbagai program, seperti subsidi ongkos angkut penumpang dan barang, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan sarana dan prasarana. Namun, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan melalui sumbangsih ide dan pemikiran,” tambahnya.
Sarasehan ini mengundang ketiga narasumber yakni Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Amin, S.H, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang dan Pemerhati Perbatasan, Lumbis, S.Sos., MM.
Berlangsungnya dialog di hadapan para organisasi masyarakat adat, kepemudaan dan kemahasiswaan, ketiga pemateri dilontarkan beberapa pertanyaan dan pernyataan penting. Mulai dari kondisi infrastruktur perbatasan yang dinilai memprihatinkan, kepastian pembangunan perbatasan dan langkah kongkrit negara.
Sementara itu, sebagai pelaksana kegiatan, Direktur/Pimpinan Umum koranborneo.com Kristianto Triwibowo, menyampaikan bahwa sarasehan ini menjadi wadah untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan di wilayah perbatasan.
Diuraikan Kristianto, sejumlah isu krusial yang mengemuka antara lain tantangan infrastruktur, batas wilayah negara, infrastruktur serta perlunya dukungan anggaran yang proporsional. Selain itu, muncul pula gagasan agar pengelolaan wilayah perbatasan diperkuat melalui kelembagaan khusus setingkat kementerian.
“Kami melihat masih banyak tantangan di lapangan, mulai dari batas negara, pelayanan kebutuhan dasar, akses yang sulit hingga infrastruktur yang belum memadai. Bahkan untuk mencapai beberapa wilayah perbatasan, masyarakat harus melewati medan berat seperti arus jeram dan jalan berlumpur,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui dialog seperti ini, dapat tercipta ruang literasi publik serta transparansi pemerintah daerah dalam menyampaikan program-program pembangunan di wilayah perbatasan.
“Sudah saatnya wilayah perbatasan menjadi prioritas nasional. Kami dari berbagai pihak serta organisasi kepemudaan siap mendukung dan mengawal upaya tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” tegas mantan aktivis GMKI itu.
Infrastruktur Jalan Perbatasan Harus Dikelola Pemerintah Pusat
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merespon pertanyaan dari Ketua Lembaga Adat Dayak (LAD) Nunukan, Heri Agung bahwa sangat sesuai kedepannya apabila infrastruktur jalan di perbatasan dialihkan menjadi jalan nasional yang dikelola oleh kementerian terkait.
“Seperti kondisi jalan di Krayan, pemerintah daerah memang terbatas secara anggaran untuk membangun, tetapi masih memungkinkan bila dialihkan menjadi jalan nasional agar pembangunan dan pemeliharaannya bisa lebih maksimal,”jelas Amin.
Gagas Master Plan Potensi dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang pun memaparkan bahwa Bupati Nunukan Irwan Sabri telah menyetujui pihaknya yang menggagas Master Plan Potensi dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan.
“Dalam waktu dekat kita akan menyusun master plan bersama perguruan tinggi UGM, Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga agar kerja-kerja pembangunan perbatasan lebih berdampak pada persoalan di masyarakat,” ungkap Robby.
Robby menjelaskan, bahwa BPPD bakal menseriusi master plan tersebut, dimana isinya mencakup :
1. Pentingnya sinkronisasi tata kelola batas wilayah
2. Penguatan kepastian hukum batas wilayah
3. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan
4. Penguatan kelembagaan dan koordinasi antar instansi
5. Optimalisasi potensi ekonomi berbasis lokal (hilirisasi)
6. Peningkatan aspek pertahanan dan keamanan
7. Optimalisasi fungsi PLBN sebagai pusat pertumbuhan
Dorong Pembentukan Kementerian Perbatasan
Lebih rinci, Pemerhati Perbatasan, Lumbis, S.Sos., MM dalam penjelasannya bahwa pembangunan perbatasan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan pengelolaan yang sinergis dan terfokus. Birokrat yang sedang penelitian disertasi S3 tentang sinergis pengelolaan perbatasan, mengusulkan bahwa instansi yang mengelola perbatasan harus berbentuk kementerian.
“Tidak kuat jika hanya berbentuk badan, membangun dan mengurusi Perbatasan diperlukan Single Power yaitu Kementerian Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar, sehingga hulu dan hilirnya tertata dengan jelas,” tandas pria yang lahir besar di daerah perbatasan itu.(*).
