Informasi Sekolah Kebijakan Publik bakal digelar oleh KAMI dan koranborneo.com
TARAKAN, KORANBORNEO – Koalisi Angkatan Muda Inteligensia (KAMI) segera menghadirkan Sekolah Kebijakan Publik di Provinsi Kalimantan Utara sebagai ruang pembelajaran bagi generasi muda yang ingin memahami proses penyusunan kebijakan, kepemimpinan, hingga tata kelola pemerintahan yang berdampak bagi masyarakat.
Program yang mengusung tema “Kepemimpinan Transformatif Angkatan Muda Indonesia” itu dipastikan tidak dipungut biaya (gratis) bagi peserta terpilih. Selain memperoleh materi dari para akademisi dan praktisi, peserta juga akan mendapatkan sertifikat, jejaring strategis, serta kesempatan mengembangkan mini riset dan proyek kebijakan.
Presidium Eksekutif Koalisi Angkatan Muda Inteligensia (KAMI), Kristianto Triwibowo, mengatakan Sekolah Kebijakan Publik lahir dari kebutuhan menghadirkan wadah pengembangan kapasitas pemuda yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan publik.
“Kami ingin membangun ekosistem pembelajaran yang melahirkan pemimpin muda yang memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian menghadirkan perubahan. Sekolah Kebijakan Publik ini kami hadirkan secara gratis agar kesempatan belajar dapat diakses oleh lebih banyak anak muda di Kalimantan Utara,” ujar Presidium Eksekutif KAMI, Kristianto Triwibowo pada Rabu, 29 Juli 2026.
Kristianto yang juga merupakan Founder koranborneo.com serta mahasiswa Magister Biologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menjelaskan, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks sehingga membutuhkan generasi muda yang memahami kebijakan publik secara komprehensif dan mampu berkolaborasi lintas disiplin ilmu.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kontribusi aktif kalangan akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, jurnalis, pelaku usaha, hingga komunitas masyarakat sipil.
“Pemimpin masa depan harus mampu membaca persoalan secara ilmiah, memahami dinamika sosial, dan menyusun kebijakan yang berbasis data. Karena itu, peserta tidak hanya mengikuti kelas teori, tetapi juga akan dilatih menganalisis studi kasus nyata dan merancang solusi kebijakan. Kami sudah dihubungi banyak rekan-rekan pemuda dan mahasiswa bahwa mereka sangat tertarik mengikuti,” sambung pemuda yang lama berkecimpung di dunia jurnalistik itu.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Kebijakan Publik akan mengangkat sejumlah isu strategis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah, antara lain riset dan inovasi, hukum dan HAM, ketahanan pangan, ekonomi kreatif, politik, demokrasi dan pemerintahan, digitalisasi dan kecerdasan artifisial (AI), tata kelola sumber daya alam berkelanjutan, hingga perubahan iklim.
Selain materi kelas, peserta juga akan mengikuti sesi bedah studi kasus, diskusi interaktif, penyusunan mini riset, dan mini proyek sebagai bentuk implementasi dari pembelajaran yang diperoleh.
Kristianto menambahkan, pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk karakter kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
“Anak muda jangan hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus menjadi bagian dari proses lahirnya kebijakan yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Melalui sekolah ini, kami ingin menyiapkan calon pemimpin yang siap berkontribusi bagi daerah maupun Indonesia,” tegasnya.
KAMI juga membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, lembaga pemerintah, dunia usaha, media massa, serta komunitas profesional untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan memperluas dampak program.
Pendaftaran peserta dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal informasi resmi KAMI dan koranborneo.com. Kuota peserta akan dibatasi agar proses pembelajaran berlangsung lebih intensif dan interaktif.
Melalui hadirnya Sekolah Kebijakan Publik, Kristianto berharap Kalimantan Utara dapat melahirkan lebih banyak generasi muda yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga kepemimpinan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, serta mampu menghadirkan kebijakan publik yang inovatif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan Indonesia.(*)
