TANJUNG SELOR, KORANBORNEO – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperluas akses listrik tetap menunjukkan progres positif, meskipun harus berhadapan dengan efisiensi anggaran nasional dan defisit APBD. Tantangan fiskal tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) hingga 2030.
Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kaltara, Abdul Muis, menjelaskan bahwa meski alokasi APBD mengalami penyesuaian, capaian sambungan listrik tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari target awal 1.000 sambungan, pemerintah mampu merealisasikan 292 sambungan yang tersebar di empat daerah.
“Karena adanya efisiensi anggaran secara nasional, alokasi kita ikut menyesuaikan. Namun program tetap berjalan dan memberikan dampak langsung ke masyarakat,” ujarnya pada 5 Desember 2025.
Per akhir November, distribusi sambungan APBD tercatat:
-
Bulungan (Tanjung Selor): 62
-
Tarakan: 72
-
Nunukan: 72
-
Tana Tidung: 64
Selain itu, paket BPBL dari APBN yang dikelola PLN juga diperkirakan mencapai sekitar 1.600 sambungan untuk seluruh provinsi, sehingga total upaya elektrifikasi tahun ini tetap signifikan.
Di tengah tekanan fiskal, pemerintah provinsi terus menegaskan komitmen untuk memperluas akses energi, terutama di wilayah pedesaan. Abdul Muis optimistis bahwa dengan penataan anggaran yang lebih baik di tahun depan, target sambungan baru bisa kembali ditingkatkan.
“Realisasi memang sangat dipengaruhi anggaran, namun prioritas pemerataan listrik tetap kuat. Program ini akan terus kita dorong hingga seluruh wilayah terlayani,” tegasnya.
Program BPBL dipastikan tetap berlanjut, menjadi bukti bahwa keterbatasan anggaran tidak menghalangi langkah Kaltara untuk memperluas akses energi secara bertahap dan berkelanjutan.
