TANJUNG SELOR, KORANBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menemukan solusi radikal untuk menerangi desa-desa di daerah perbatasan dan pedalaman yang terisolasi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Yosua Batara Payangan menyebutkan dengan 115 desa yang belum berlistrik di awal tahun, 24 desa telah berhasil teraliri, menyisakan 89 desa yang menjadi fokus utama.
“Solusi ini muncul setelah kendala geografis ekstrem di Kaltara membuat strategi konvensional, yaitu perluasan jaringan dari pusat seperti Tanjung Selor atau Pesok, menjadi tidak mungkin dilakukan,” ungkapnya Kamis (4/12/2025).
Menurutnya ada kondisi desa-desa di Kaltara, khususnya perbatasan dan pedalaman, memiliki karakter yang unik dan menantang
“Desa-desa terpencil oleh hutan, sungai, dan tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai. Akses sulit dan transportasi hanya bisa dilakukan dengan perahu (longboat) atau pesawat udara kecil,” ucapnya.
Selain itu kata dia karakteristik ini membuat penarikan jaringan distribusi tegangan menengah atau tegangan rendah mustahil dilakukan.
“Bahkan pemerintah pusat sempat salah mengira bahwa perluasan jaringan bisa diterapkan di Kaltara,” imbuhnya.
Kendati demikian dijelaskannya alih-alih memperluas jaringan, Pemerintah Provinsi Kaltara, melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN, memutuskan untuk menggunakan strategi pembangkitan listrik langsung di lokasi masing-masing desa.
“Kita harus menyalurkan penyediaan listrik langsung di lokasi masing-masing dan menyediakan pembangkit langsung di lokasi masing-masing. Jadi macam dari Tanjung Selor tidak bisa ditarik ke jaringan, tiba-tiba ke Krayan. Penyediaan listrik di Krayan, ya pembangkitnya di Krayan,” imbuhnya.
Ada pun strategi ini berfokus pada penyediaan pembangkit di pusat desa tersebut, baru kemudian dikoneksikan ke rumah-rumah warga yang dengan sisa 89 desa belum berlistrik (dari 115 desa dikurangi 24 desa yang sudah teraliri tahun ini) pemerintah akan mengonsentrasikan pembahasan penyediaan listrik ini untuk tahun 2026.
“Pertemuan dengan Kementerian ESDM dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD Komisi 12) Tarakan telah memastikan bahwa tantangan unik Kaltara memerlukan solusi non-konvensional ini, yang kini menjadi fokus perencanaan ke depan,” pungkasnya. (*)
