TANJUNG SELOR, KORANBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menargetkan tujuh desa di kawasan perbatasan dan pedalaman untuk masuk dalam tahap pertama program penyediaan listrik tahun 2026. Langkah ini dipandang strategis untuk membuka akses energi sekaligus menggerakkan ekonomi desa melalui penguatan usaha kecil dan menengah.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara yang dipimpin Kepala Dinas ESDM, Yosua Batara Payangan. Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan PLN, kepala desa, serta sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor energi dan sumber daya mineral.
Yosua menegaskan bahwa penyediaan listrik di wilayah terpencil tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada dampak nyata yang bisa dirasakan masyarakat.
“Setiap program kelistrikan harus memberi nilai tambah. Tidak cukup hanya memasang jaringan, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi baru yang membuat desa berkembang,” ujarnya pada 30 November 2025.
Tujuh desa yang menjadi sasaran awal merupakan wilayah yang hingga kini belum menikmati aliran listrik dan masuk kategori prioritas pemerintah.
“Sebagian besar desa ini berada di perbatasan dan pedalaman, dan selama ini masih mengandalkan genset atau lampu tenaga surya berkapasitas kecil,” jelasnya.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan-perusahaan energi untuk memperkuat dukungan terhadap program ini.
“Kolaborasi dengan dunia usaha sangat penting. Kami berharap ada kontribusi nyata, seperti pembangunan fasilitas produksi atau pemberian pelatihan pengelolaan energi bagi UMKM desa,” tambahnya.
Yosua optimistis hadirnya listrik di tujuh desa tersebut akan membawa perubahan signifikan. Akses energi diyakini akan memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Ketika listrik masuk, potensi lokal bisa diolah dengan lebih produktif—baik hasil pertanian, perikanan, maupun kerajinan,” pungkasnya. (*)
