Pertemuan DPD KNPI Kaltara dan Presidium DOB bersama pihak Kantor Staf Presiden (KSP), (Foto : Ist)
JAKARTA, KORANBORNEO – Persoalan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Kalimantan Utara, kini dikawal serius hingga ke Kantor Staf Presiden. Langkah ini ditempuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltara dan Presidium DOB guna menggodok proses percepatan.
Kedatangan DPD KNPI Kaltara bersama perwakilan Presidium DOB ke Kantor Staf Presiden (KSP), disambut baik oleh Kedeputian I KSP diwakili oleh Tenaga Ahli Madya, Christopher Nugroho. Aspirasi KNPI Kaltara yang diketuai Niko Ruru, bersama Presidium DOB dinilai startegis dan perlu menjadi prioritas oleh KSP.
“Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua. Pada prinsipnya KSP akan mengikuti proses 5 DOB di Kaltara, tentu KSP bekerja sesuai arahan dan prioritas kerja Presiden,” jelas Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP), Christopher Nugroho, pada Selasa, 18 November 2025.
Meski terdapat 400 hingga 1000 usulan DOB se-Indonesia, KSP memandang langkah KNPI Kaltara bersama presidium DOB harus terus digalakkan. Hal ini berkaitan dengan pemerataan pembangunan, kesejahteraan dan wilayah perbatasan.
“Namun DOB di wilayah perbatasan harus diatensi penuh. Prosesnya harus terus dikawal termasuk apa yang menjadi porsi tugas pemerintah provinsi dan kabupaten. Rekan-rekan KNPI dan presidium tetap semangat dan berjuang,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kaltara, Niko Ruru menegaskan bahwa pihaknya terus berjibaku mengawal pembentukan DOB di Kaltara. KNPI Kaltara dijelaskan Niko, hingga kini terus memetakan setiap tantangan dan membangun komunikasi intens dengan Pemerintah Provinsi Kaltara dan Presidium DOB.
“Pemekaran DOB suatu hal yang urgen bagi pembangunan Kaltara. Sebagai provinsi yang masih tergolong baru, kemudian berada di wilayah perbatasan negara, tentu berkaitan dengan pelayanan publik, tantangan pemerataan kesejahteraan, kedaulatan negara dan keamanan. Kami berharap pemerintah pusat dapat memahami dan memprioritaskan Kaltara, untuk lanjutannya memang harus dalam pendampingan bersama,” ungkap Niko Ruru di Kantor Staf Presiden.
DPD KNPI Kaltara, dihadapan pihak KSP pun menjelaskan seperti halnya DOB Tanjung Selor yang menjadi letak Ibu Kota Provinsi Kaltara, hingga kini masih berstatus kecamatan di bawah Kabupaten Bulungan. Kemudian juga, DOB yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yakni Sebatik, Kabudaya, Krayan dan Apau Kayan. Langkah percepatan harus menjadi prioritas bagi DOB di wilayah Kaltara.
Perwakilan Presidium DOB pun berharap penuh agar KSP dapat menindaklanjuti aspirasi ini ke presiden dan kementerian terkait. Joko Supriyadi selaku Presidium DOB Tanjung Selor mendorong percepatan DOB Tanjung Selor suatu hal yang mungkin. “Undang-undang pembentukan provinsi Kaltara sudah mengamanahkan ibu kota provinsi harus berstatus kota. Sehingga prosesnya haruslah ditopang maksimal di berbagai jenjang,” tegas presidium yang juga bagian dari Lembaga Adat Kesultanan Bulungan itu.
Senada dengan yang disuarakan, Presidium DOB Sebatik juga menguraikan bahwa secara administratif dan mekanisme, Sebatik layak diprioritaskan dalam pemekaran DOB. Wakil Ketua Presidium DOB Sebatik, Surya Nur menuturkan Ampres (Amanat Presiden) DOB Sebatik sebagai dokumen persetujuan presiden yang telah dikeluarkan sejak 2014 untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Sebatik, telah ada.
Namun realisasinya terhalang oleh moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan pemerintah pusat. Dijelaskan Surya, statusnya kini tergantung pada pencabutan moratorium tersebut, yang akan menjadi langkah akhir untuk peresmian DOB.
“Kami berharap pemerintah pusat segera membuka jalan untuk nasib kami di perbatasan, khususnya DOB Sebatik. Kunjungan pemerintah pusat ke Sebatik harusnya semakin membawa percepatan. Keadilan dan kesejahteraan, harus merata hingga ke perbatasan,” tutup Surya.
Perjuangan percepatan pembentukan DOB di wilayah Kaltara ini, dipastikan akan terus digalangkan oleh KNPI Kaltara bersama pihak terkait. Konsolidasi di kancah pemerintah pusat, pun turut dihadiri Kristianto Triwibowo Wakil Ketua DPD KNPI Kaltara bidang Hubungan Antara Komisi Negara yang juga penanggung jawab Tim Percepatan Pembentukan DOB dari unsur KNPI Kaltara.
Selain itu juga dihadiri oleh Kordinator Bidang Kelembagaan dan Internal DPD KNPI Kaltara, Fransiskus Jefry, Bendahara Aguslia Irine, Wakil Bendahara Umum Kukuh Setianda dan perwakilan presidium DOB.(*).
