Pertemuan Kepala Kantor Staf Presiden, M. Qodari bersama mahasiswa asal Kaltara
JAKARTA, KORANBORNEO – Gerakan Borneo Gugat Istana (Gebrakan) bersama Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) melaksanakan audiensi dengan Kepala Kantor Staf Presiden, M. Qodari, pada Senin (20/4/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi yang digelar pada 13 April 2026 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, yang mengangkat berbagai persoalan strategis di Kalimantan Utara (Kaltara).
Audiensi yang berlangsung di Meeting Room Sarinah tersebut dihadiri oleh juru bicara Gebrakan, Kristianto Triwibowo, Ketua IMKU Bima Sadiropa, beserta jajaran pengurus IMKU. Kegiatan ini juga dibersamai oleh Mukhlis Ramlan, S.H.,M.H seorang advokat dan konsultan hukum nasional asal Kaltara yang berkantor di Jakarta.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, M. Qodari menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden memandang isu-isu yang diangkat sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat wilayah perbatasan.
“KSP berfungsi memastikan bahwa program-program prioritas pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran, termasuk di daerah perbatasan seperti Kaltara. Masukan dari teman-teman mahasiswa ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan,” ujar Qodari pada Senin petang.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengoordinasikan aspirasi mahasiswa Kaltara dan hasil audiensi ini dengan kementerian dan lembaga terkait. “Kami akan menindaklanjuti isu-isu seperti ketimpangan perbatasan, DOB, hingga PSN KIHI dalam forum koordinasi lintas sektor.
Prinsipnya, pembangunan harus inklusif, berkeadilan, dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan,” tambahnya.
Para mahasiswa asal Kaltara yang menempuh perkuliahan di kampus Jabodetabek dan pulau Jawa ini menyampaikan sejumlah isu krusial yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Salah satu sorotan utama adalah ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan Kaltara yang hingga kini masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.
Juru bicara Gebrakan, Kristianto Triwibowo menyebut kondisi ini berpotensi melemahkan daya saing sekaligus memengaruhi kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Selain itu, pembahasan juga mencakup dorongan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kaltara. Delegasi menilai, pemekaran wilayah dapat menjadi solusi atas keterbatasan akses dan kendali administratif yang selama ini menjadi hambatan.
Isu lain yang turut mengemuka adalah persoalan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Delegasi menyoroti pentingnya transparansi, keberpihakan terhadap masyarakat lokal, penuntasan soal lahan, serta jaminan keberlanjutan lingkungan dalam implementasi proyek tersebut.
Kristianto Triwibowo yang juga Mahasiswa S2 Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) itu menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk komitmen gerakan mahasiswa dan pemuda Kaltara untuk terus mengawal isu-isu daerah di tingkat nasional. “Kami ingin memastikan bahwa Kaltara tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mendapatkan keadilan dan perhatian yang setara,” tegas Kristianto.
Sementara itu, Bima Sadiropa menegaskan bahwa persoalan perbatasan tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pinggiran. “Bagaimana ketimpangan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar masih dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan. Negara harus hadir lebih konkret, bukan hanya melalui wacana, tetapi melalui kebijakan afirmatif yang terukur dan berkelanjutan,” jelas Mahasiswa S1 Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.
Pemuda asal Bulungan, Kaltara itu menambahkan bahwa dorongan DOB harus berbasis kajian akademik dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.
Di sisi lain, advokat nasional asal Kaltara Mukhlis Ramlan memandang suara mahasiswa Kaltara merupakan energi pembangunan bagi negara khususnya Kaltara. Mukhlis sangat atensi dengan gerakan ini dan mengupayakan penuh agar terselenggara dialog dengan pihak istana melalui KSP.
Mukhlis juga meyakini bahwa peran Kantor Staf Presiden sangat strategis dalam menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan nasional. Ia berharap hasil audiensi ini dapat diterjemahkan ke dalam langkah koordinatif lintas kementerian dan lembaga
“Sebagai warga Kaltara kiat bersepakat pembangunan harus berjalan seiring dengan prinsip good governance. Suara dan gerakan adik-adik mahasiswa merupakan partisipasi publik yang bermakna, kita optimis aspirasi adik-adik diatensi kanda Qodari di pemerintah pusat,”pungkas alumni Universitas Mulawarman itu.(*)
