Pertemuan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla bersama Mahasiswa asal Kaltara
JAKARTA, KORANBORNEO – Sejumlah mahasiswa dan aktivis asal Kalimantan Utara melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla di Gedung Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini membahas dinamika persoalan Pekerja Migran Indonesia di Kaltara, pada Senin, 20 April 2026.
Momen tersebut pun dibersamai Mukhlis Ramlan, S.H., M.H seorang advokat dan konsultan hukum nasional asal Kaltara yang berkantor di Jakarta. Delegasi tersebut terdiri dari Juru Bicara Gerakan Borneo Gugat Istana (Gebrakan), Kristianto Triwibowo, Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) Se-Jabodetabek, Bima Sadiropa, serta jajaran pengurus IMKU.
Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla menyambut antusias kedatangan kaum muda Kalimantan Utara ini. Pihaknya berharap pemuda dan mahasiswa Kaltara mempersiapkan diri dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Berbagai persoalan kesejahteraan, termasuk perlindungan PMI, ia mengajak mahasiswa untuk terlibat.
Bertempat di ruang kerja Wakil Menteri, perjumpaan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara pemerintah dan elemen mahasiswa dalam memperjuangkan perlindungan serta pemberdayaan PMI, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
“Selain kontrol sosial, kawan-kawan mahasiswa harus ambil peran. Kita juga berfokus bagaimana generasi atau anak dari PMI bisa tumbuh dengan berdaya melalui pendidikan, karir, kewirausahaan dan berbagai kesempatan startegis. Mereka inilah yang bisa mengubah tatanan kehidupan keluarganya. Pengawasan dan perlindungan PMI yang bergerak melalui Kaltara terus kita maksimalkan dengan sinergi berbagai pihak,” terang
Dalam pertemuan tersebut, Kristianto yang juga mahasiswa S2 di Universitas Kristen Satya Wacana menekankan pentingnya penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang melintas melalui wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
“Kaltara merupakan daerah strategis sekaligus rawan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Banyak PMI berangkat secara non-prosedural, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak, kehadiran negara juga harus dengan pendekatan yang melindungi dan mengubah taraf kesejahteraan hidup PMI, ” ujar Kristianto di hadapan Wamen P2MI.
Senada, Bima Sadiropa yang merupakan mahasiswa S1 Hukum di Universitas Kristen Indonesia menyoroti perlunya kehadiran negara yang lebih kuat dalam pengawasan jalur perlintasan tidak resmi. Ia juga menekankan pentingnya edukasi hukum bagi calon PMI sejak dini. Pihaknya bersama Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) se-Jabodetabek tak pernah henti untuk berdampak bagi Kaltara.
“Kami terbuka dengan sinergi KP2MI, seperti halnya advokasi PMI yang membutuhkan, rehabilitasi PMI dan peningkatan kualitas generasi PMI,” ucap Ketua IMKU, Bima Sadiropa.
Sementara itu, advokat kelahiran Kaltara, Mukhlis Ramlan menggarisbawahi aspek regulasi dan penegakan hukum. Menurutnya, diperlukan sinergi lintas lembaga untuk memastikan perlindungan hukum bagi PMI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air.
“Diplomasi kedua negara baik Indonesia dan Malaysia, harus tuntas dalam hal kerjasama ketenagakerjaan. Termasuk integrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan PMI. Kita apresiasi adik-adik kita mahasiswa Kaltara di Jabodetabek dan pulau Jawa yang bersemangat memperjuangkan daerah, semoga ini menjadi bekal kalian untuk kembali membangun Kaltara,” urai Tim Hukum Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang itu.(*)
