Direktur PT.Krispedia Harapan Borneo/Koranborneo.com, Kristianto Triwibowo, S.Pi (Foto : Ist)
TARAKAN, KORANBORNEO – Arus publik semakin menggulirkan dukungan terhadap keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap di bawah Presiden Republik Indonesia. Hal ini senada dengan pernyataan Direktur Koranborneo.com, Kristianto Triwibowo, S.Pi yang memandang posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia.
Direktur Koranborneo.com menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara dalam keamanan dan penegakan hukum yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, bukan di bawah kementerian mana pun.
Kristianto pun mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat di Gedung DPR RI. Menurut pria yang pernah menjabat Kordinator Wilayah VI (Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara) Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2022-2024 itu, penyampaian Kapolri sejalan dengan kepentingan negara bahwa Polri tetap harus di bawah Presiden untuk menguatkan sistem tata negara.
“Jika Polri berada di bawah salah satu kementerian, itu berpotensi menurunkan independensi dan profesional mereka. Bukan kah kita semua menginginkan perbaikan dan peningkatan kinerja Polri ?,” terang Kristianto pada Selasa, 27 Januari 2026.
“Konteks negara demokrasi, kepolisian seyogyanya berdiri tegak di atas semua kepentingan politik dan sektoral. Artinya kebaikan negara dan rakyat yang terdepan, karena Polri alat negara bukan alat kekuasaan atau sektoral tertentu,” tambah jurnalis yang tersertifikasi kompeten di Dewan Pers tersebut.
Pimpinan media sekaligus direktur PT.Krispedia Harapan Borneo itu menambahkan, peran pers sangat strategis dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, fungsi kontrol sosial pun menjadi tanggung jawab jurnalisme. Mengenai isu kelembagaan dan tata negara ini, pihaknya mengimbau para elit dan masyarakat umum untuk memanfaatkan informasi yang akurat, objektif, edukatif dan terpercaya.
“Bersama ini kita mendukung perbaikan dan peningkatan Polri yang profesional, independen, adaptif dan berada di jalur konstitusi. Stabilitas keamanan nasional adalah fondasi utama pembangunan, dan itu hanya bisa terwujud jika Polri kuat dan tidak ditarik ke kepentingan sektoral,”tandas Kris. (*)
