Pertemuan DPD KNPI Kaltara bersama pihak Kantor Staf Presiden (KSP), (Foto : Ist)
JAKARTA, KORANBORNEO – Dorong percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Kalimantan Utara, DPD KNPI Kaltara membawa aspirasi hingga ke kancah nasional. Upaya ini dilangsungkan agar pemerintah pusat dan DPR RI dapat menindaklanjuti 5 DOB yang tengah berjalan.
Ketua DPD KNPI Kaltara, Niko Ruru, S.P.,C.Med.,Sp.,AP memastikan pihaknya getol menyuarakan percepatan pembentukan DOB ke pemerintah pusat demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.
Percepatan pembentukan DOB ini meliputi Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan dan Kabupaten Apau Kayan.
Bahkan KNPI Kaltara menurutnya telah duduk bersama dengan pemerintah, presidium DOB, tokoh masyarakat dan unsur-unsur yang berwenang lainnya beberapa waktu lalu.
“Mulai Senin ini, kami DPD KNPI Kaltara bersama perwakilan Presidium DOB di Kaltara menjadwalkan untuk audiensi ke Komisi II DPR RI, Kantor Staf Presiden, DPD RI, Kemendagri dan Kemenhan. Ini bentuk dukungan KNPI Kaltara terhadap percepatan DOB. Kontribusi pemuda Kaltara sejatinya terus mengawal, menyuarakan dan mendorong ke pusat agar pembentukan DOB segera terlaksana berdasarkan urgensi daerah dan aturan yang berlaku,” terang orang nomor satu di KNPI Kaltara itu, pada Senin, 17 November 2025.
Diuraikan Niko, agar langkah strategis ini terus berlanjut dan berdampak, pihaknya telah membentuk semacam Tim Percepatan Pembentukan DOB dari internal DPD KNPI Kaltara. Hal ini nantinya menjadi ruang diskursus antara pemuda, pemerintah daerah, presidium DOB untuk sama-sama bekerja mengawal DOB.
KNPI Kaltara dibawah kepemimpinannya tengah mengkaji bersama pihak terkait ihwal DOB. Dasar pertimbangan percepatan pembentukan DOB menurutnya anatara lain :
1. Kondisi wilayah perbatasan yang rentan
2. Ancaman kejahatan transnasional yang semakin meningkat
3. Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh
4. Kendala geografis dan minimnya infrastruktur dasar
5. Ketergantungan ekonomi dan pelayanan publik kepada Malaysia
“DPD KNPI Kaltara mendesak lembaga negara yang terkait untuk menginisiasi, mengawal, dan mempercepat proses pembahasan pembentukan lima DOB di Kalimantan Utara sebagai isu strategis pertahanan dan pemerataan pembangunan nasional,” tambahnya.
Langkah konkret DPD KNPI Kaltara ini, dimaksud agar persoalan CDOB lebih terukur tahapannya. Bahkan proses pengawalan ini tak cukup sampai disini. KNPI Kaltara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan jajaran presidium DOB bakal terus bersinergi.
“Dalam waktu dekat kita akan membentuk sekretariat bersama antara DPD KNPI Kaltara dan Presidium DOB. Tentu langkah ini kita akan intens melaporkan perkembangannya ke bapak Gubernur Kaltara yang selalu membimbing dan mengarahkan kami. Tak lupa juga para legislator dan senator Dapil Kaltara di senayan. Kerja-kerja kedepan, pastinya akan tertuju ke percepatan DOB di Kaltara,” tandas Ketua DPD KNPI Kaltara.(*)
