Aksi Mahasiswa Kalimantan Utara di Jakarta, (Foto: Tim IMKU)
JAKARTA, KORANBORNEO – Gelombang suara dari utara Kalimantan menggema di ibu kota. Mahasiswa asal Kalimantan Utara yang tergabung dalam aliansi Gerakan Borneo Gugat Istana (GEBRAKAN) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Hal ini bentuk desakan kepada pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan strategis di daerah mereka.
Aksi dimulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas) sekitar pukul 13.00 WIB. Massa melakukan long march menuju Patung Kuda sambil menyampaikan orasi secara bergantian. Selain itu, aksi juga diwarnai dengan teatrikal sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah.
Juru Bicara GEBRAKAN, Kristianto Triwibowo, menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan representasi kegelisahan masyarakat perbatasan yang selama ini merasa diabaikan.
“Kami melakukan aksi simbolik penyiraman aspal jalan sebagai bentuk kesedihan dan kekecewaan. Jika tidak ada kejelasan dan langkah konkret dari pemerintah pusat terkait DOB, PSN KIHI, dan pembangunan perbatasan, maka aksi ini akan kami lanjutkan dalam beberapa jilid ke depan,” tegasnya.
Mahasiswa S2 Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) itu juga menyebutkan bahwa setelah sekitar satu jam berorasi, perwakilan massa difasilitasi untuk menyampaikan langsung dokumen tuntutan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Dokumen tersebut berisi tiga tuntutan utama masyarakat Kalimantan Utara, yakni Percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Penanganan dan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) KIHI
Percepatan pembangunan dan pemerataan wilayah perbatasan.
“Kami menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Presiden melalui Kemensetneg. Pihak Kemensetneg meminta kami untuk kembali melakukan koordinasi dalam tiga hari ke depan untuk melihat perkembangan tindak lanjutnya,” tambah Kristianto.
Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) se-Jabodetabek, Bima Sadiropa, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjawab ketimpangan yang terjadi di wilayah perbatasan. Ia berharap Presiden dapat turun langsung ke Kalimantan Utara guna melihat kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin Presiden tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi hadir langsung menyaksikan kondisi masyarakat perbatasan. Kami, mahasiswa Kaltara di berbagai daerah, siap terus mengawal isu ini sampai ada solusi nyata,” ujar Mahasiswa S1 Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta itu.
Di sisi lain, pihak Kemensetneg melalui stafnya, Suherman, menyatakan telah menerima dokumen aspirasi mahasiswa dan berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya.
“Aspirasi ini akan kami proses dan teruskan kepada pejabat terkait hingga ke Presiden. Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada perkembangan. Silakan tetap berkoordinasi dengan kami,” ungkapnya.
Aksi ini mengusung slogan tajam “Asta Cita Tanpa Fakta, Kaltara Diabai Negara” dan “Perbatasan Negara, Dilupakan Negara.” Melalui narasi tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan wilayah terluar yang justru menjadi wajah kedaulatan Indonesia.
