Ketua DPC GAMKI Bulungan, Denis Yosafat, (Foto: Ist)
TANJUNG SELOR, KORANBORNEO – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Bulungan kembali angkat suara terkait stagnannya penanganan kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan oknum Anggota DPRD di Bulungan.
Ketua DPC GAMKI Bulungan, Denis Yosafat, menyampaikan dua tuntutan utama sebagai bentuk tekanan moral sekaligus dorongan perbaikan terhadap proses hukum dan sistem politik di daerah.
Pertama, GAMKI mendesak Kapolda Kalimantan Utara agar tidak bersikap pasif terhadap dinamika dan keresahan publik. Menurut Denis, aparat penegak hukum harus membuka ruang komunikasi yang luas serta menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara transparan.
“Kasus ini sudah menjadi perhatian luas masyarakat. Polda tidak boleh bekerja dalam ruang tertutup. Serap aspirasi publik dan sampaikan progres penanganannya secara terbuka. Transparansi adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tegasnya melalui keterangan pers yang dikirimkan kepada koranborneo.com pada Senin, 20 April 2026.
Ia juga menyoroti lambannya proses hukum yang berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Denis menegaskan, Polda Kaltara harus membuktikan komitmen terhadap prinsip profesionalitas dan keadilan.
“Jangan sampai ada kesan pembiaran atau perlambatan. Publik butuh kepastian. Selesaikan kasus ini secara terang dan akuntabel,” tambahnya.
Selain aparat hukum, GAMKI Bulungan juga menyoroti peran partai politik dalam proses rekrutmen kader. Denis menilai kasus ini menjadi alarm keras bagi partai untuk memperketat mekanisme seleksi calon pemimpin.
“Ini bukan sekadar persoalan individu, tapi cerminan lemahnya sistem rekrutmen politik. Partai tidak boleh lagi asal mengusung kandidat tanpa verifikasi menyeluruh, termasuk keabsahan ijazah dan integritas pribadi,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan sejak tahap awal seleksi kandidat. Jika proses di hulu bermasalah, maka dampaknya akan merusak kepercayaan publik di hilir.
“Jangan tunggu viral baru bergerak. Ini momentum bagi partai-partai di Bulungan untuk berbenah secara serius,” tegas Denis.
GAMKI Bulungan memastikan akan terus mengawal kasus ini bersama elemen masyarakat sipil lainnya. Denis juga membuka ruang dialog dengan aparat kepolisian maupun partai politik sebagai bagian dari upaya kolektif memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah.
“Kami tidak mencari sensasi. Yang kami perjuangkan sederhana: Bulungan harus dipimpin oleh figur yang jujur dan berintegritas,” pungkasnya.(*)
