Serah terima dokumen aspirasi Mahasiswa Kalimantan Utara kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara, (FOTO: GEBRAKAN)
JAKARTA, KORANBORNEO – Gelombang perjuangan dari mahasiswa Kalimantan Utara belum mereda. Setelah aksi sebelumnya di kawasan Patung Kuda, aliansi Gerakan Borneo Gugat Istana (GEBRAKAN) memastikan akan kembali mendatangi Istana Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), pada Senin (20/4/2026).
Kedatangan mahasiswa asal Kaltara yang menempuh studi di Jabodetabek dan pulau Jawa itu, guna menagih tindak lanjut atas aspirasi yang telah mereka serahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini merupakan bentuk konsistensi sekaligus pengawalan serius terhadap janji pemerintah yang sebelumnya meminta waktu koordinasi selama tiga hari. Mahasiswa menilai, tenggat waktu tersebut harus dibarengi dengan kejelasan arah kebijakan, bukan sekadar respons administratif.
Juru Bicara GEBRAKAN, Kristianto Triwibowo, menegaskan bahwa kedatangan mereka kali ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk evaluasi langsung terhadap komitmen negara dalam merespons persoalan Kalimantan Utara.
“Senin nanti kami datang bukan untuk mengulang tuntutan, tetapi menagih jawaban sebagai bentuk pengawalan aspirasi. Kami ingin melihat sejauh mana keseriusan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti aspirasi yang sudah kami sampaikan secara resmi,” ujar Kristianto pada Kamis, 16 April 2026.
Mahasiswa S2 Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) itu, menekankan bahwa tiga isu utama yang menjadi aspirasi yakni percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) KIHI, serta pembangunan wilayah perbatasan, merupakan persoalan mendesak yang tidak bisa terus ditunda.
Menurutnya, jika tidak ada progres konkret, maka GEBRAKAN akan meningkatkan eskalasi gerakan, baik dari segi jumlah massa maupun intensitas aksi.
“Kalau tidak ada kejelasan, kami siapkan aksi lanjutan dengan skala lebih besar. Ini bukan ancaman, tapi bentuk keseriusan kami mengawal kepentingan masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Senada, Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) se-Jabodetabek, Bima Sadiropa, menyatakan bahwa aksi lanjutan ini menjadi momentum penting untuk menguji keberpihakan negara terhadap wilayah terluar Indonesia.
“Kaltara ini bukan pinggiran, tapi beranda depan negara. Kalau perbatasan terus diabaikan, maka itu sama saja melemahkan wajah kedaulatan Indonesia. Kami memahami,”ungkap Mahasiswa S1 Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.
Mahasiswa Kaltara ditegaskan Bima, kembali mendorong agar Presiden turun langsung ke lapangan untuk melihat realitas yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga ketimpangan pembangunan yang masih nyata.
Sementara itu, hingga menjelang gerakan lanjutan ini, belum ada pernyataan resmi terkait hasil koordinasi internal pemerintah atas tuntutan yang telah disampaikan mahasiswa. Hal ini justru memperkuat alasan GEBRAKAN untuk kembali hadir dan menagih kepastian.
Kehadiran para mahasiswa dari utara pulau Borneo ini pada Senin mendatang diperkirakan akan berlangsung lebih terorganisir dengan membawa dokumen tuntutan sebelumnya serta catatan evaluasi atas respons pemerintah. Mahasiswa juga membuka kemungkinan untuk melibatkan lebih banyak elemen masyarakat Kaltara di Jabodetabek.
Dengan mengusung semangat yang sama,“Asta Cita Tanpa Fakta, Kaltara Diabai Negara” dan “Perbatasan Negara, Dilupakan Negara, GEBRAKAN menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai.(*)
